40 Kader Pengawasan Partisipatif Bone Tingkatkan Kapasitas untuk Pemilu Demokratis

Bone, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sebanyak 40 peserta perwakilan dari Kabupaten Bone mengikuti kegiatan pembelajaran Pendidikan Pengawas Partisipatif Dalam Jaringan (P2P Daring) yang diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia selama lima hari, mulai 27 hingga 31 Oktober 2025.

Sebelumnya, para peserta telah mengikuti Pre-Test yang dilaksanakan pada 23 hingga 24 Oktober 2025. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan berbasis audiovisual ini dirancang untuk memperkuat kapasitas pengawas partisipatif di daerah. Selama lima hari pelatihan, peserta dibekali enam materi utama, yaitu :

1. Teknis Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu;
2. Teknis Pelaporan Dugaan Pelanggaran Pemilu;
3. Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
4. Teknis Pengembangan Gerakan Pengawasan Partisipatif;
5. Teknis Penguatan Jaringan dan Pemberdayaan Komunitas; dan 
6. Teknis Pengawasan Partisipatif Berbasis Digital.

Setiap sesi materi diakhiri dengan pengisian catatan kritis oleh peserta, sebagai bentuk refleksi dan pemahaman terhadap substansi pembelajaran.

Muhammad Aris, Koordinator Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Bone mengungkapkan bahwa kegiatan ini menjadi langkah nyata Bawaslu dalam memperluas jejaring pengawasan di tingkat daerah.

“Harapan kami, setelah mengikuti pembelajaran ini, para peserta dapat menjadi mitra strategis Bawaslu di lapangan. Mereka yang tidak hanya memahami aturan, tetapi juga mampu menanamkan nilai integritas dan partisipasi aktif di lingkungan masing-masing” pungkasnya.

Para peserta dengan antusias mengikuti kegiatan pembelajaran P2P Daring tersebut. “Dengan pelatihan ini saya sadar bahwa masyarakat juga punya peran besar. Materi yang diberikan membuka wawasan kami tentang bagaimana mencegah pelanggaran dan ikut menjaga proses pemilu agar tetap jujur dan adil” ungkap salah seorang peserta.

Kegiatan ini diharapkan mampu melahirkan pengawas partisipatif yang cakap, adaptif, dan berintegritas dalam mendukung pelaksanaan Pemilu yang demokratis dan bermartabat di Bumi Arung Palakka.