Bawaslu Sulsel Gelar Rapat Rekonsiliasi BMN, Fokus pada Penertiban Satker Baru

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar Rapat Rekonsiliasi Data Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang diikuti oleh seluruh Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sulsel. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, memutakhirkan data BMN, serta memastikan tertib administrasi dan legalitas aset negara yang digunakan oleh Bawaslu di seluruh wilayah Sulsel.

Sub Koordinator Bagian Administrasi dan Keuangan Bawaslu Sulsel, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa fokus utama Bawaslu Sulsel saat ini adalah penertiban bagi beberapa Sekretariat yang berstatus satuan kerja (Satker) baru. Penertiban ini penting untuk memastikan Satker-satker baru tersebut dapat mengelola BMN sesuai dengan ketentuan yang berlaku sejak awal pembentukan mereka.

“Peralihan status dan penambahan Satker baru menuntut kita untuk lebih proaktif dalam penertiban data dan administrasi BMN. Kita harus pastikan semua aset tercatat dengan benar dan legalitasnya jelas, terutama di Satker yang baru mandiri,” ujar Wiwid Ambarwati, Senin (20/10).

Aspek teknis dalam pengelolaan BMN menjadi pembahasan inti dalam rapat rekonsiliasi ini. Retno Catur Kumalasari, Staf Penanggung Jawab BMN Bawaslu Sulsel, menjelaskan secara rinci tentang mekanisme dan prosedur terbaru dalam inventarisasi, pencatatan, pelaporan, hingga pemanfaatan dan penghapusan BMN.

“Pengelolaan BMN yang baik adalah cerminan dari akuntabilitas institusi. Kami menekankan pentingnya ketelitian dalam input data dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku agar laporan keuangan Bawaslu Sulsel secara keseluruhan mendapatkan predikat yang baik,” jelas Retno.

Rapat rekonsiliasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola BMN di lingkungan Bawaslu Sulsel, yang pada akhirnya akan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pengawasan Pemilu. Seluruh peserta berkomitmen untuk segera menindaklanjuti hasil rapat demi terwujudnya pengelolaan aset negara yang tertib, transparan, dan akuntabel.