Belum Masuk Dalam PDPB, Bawaslu Bone Dorong 188 DPK Didaftarkan

Bone, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Sebanyak 188 data Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang disarankan untuk dimasukkan ke Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) masih belum terakomodir. Hal ini terungkap dalam Pleno Terbuka PDPB Triwulan IV yang digelar di Media Center KPU Bone, Senin (8/12/2025).

Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Bone, Muhammad Aris, menegaskan bahwa KPU harus menindaklanjuti data DPK tersebut untuk memastikan kelengkapan data pemilih. “Data DPK ini harus segera dimasukkan, agar tidak menjadi masalah di kemudian hari” ujarnya.

Menanggapi dorongan tersebut, KPU Bone menyampaikan alasan mengapa data DPK belum dimasukkan dalam pemutkahiran data pemilih berkelnajutan. KPU Bone menjelaskan bahwa sejumlah dokumen data DPK masih belum lengkap, sehingga proses verifikasi dilakukan bertahap.

Selain itu, KPU Bone juga menemukan adanya data yang bermasalah pada aspek administrasi. “Kami masih menunggu kelengkapan dokumen karena ada beberapa data yang tidak sinkron, bahkan ditemukan NIK dengan nama yang berbeda” jelas pihak KPU dalam pleno.

Kondisi tersebut membuat KPU Bone belum dapat memasukkan data DPK dalam PDPB. Namun KPU Bone menjelaskan bahwa proses perbaikan terus berjalan secara bertahap dan akan ditindaklanjuti segera setelah dokumen dinyatakan lengkap dan sinkron.

Menanggapi serius persoalan DPK dan data pemilih yang lain, Ketua Bawaslu Bone, Alwi, akan melakukan koordinasi dengan Disdukcapil. "Dalam waktu dekat kami dan mungkin bersama dengan KPU Bone akan melakukan koordinasi langsung dengan Disdukcapil terkait".

Bawaslu Bone menegaskan bahwa persoalan daftar pemilih bukan hanya berfokus pada soal angka tapi soal hak konstitusional warga negara serta ketepatan dan konstruksi hukum yang mendasarinya.

“Olehnya itu ruang pleno oleh KPU adalah bentuk quality control terhadap seluruh dinamika pemilih di Kabupaten Bone, dan sekali lagi komitmen Bawaslu Bone dan kita semua yang hadir disini mengiinginkan Pemilu kedepan lebih baik, termasuk soal data pemilih, sebab dengan data pemilih yang berkualitas adalah prasyarat demokrasi yang sehat" tutup Alwi.