Bukan Sekadar Pelengkap, GKR Hemas Dorong Perempuan Duduki Posisi Strategis Bawaslu

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum -  Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu Hemas menyampaikan apresiasi terhadap srikandi Bawaslu yang telah berjuang mengawasi Pemilu di posisi yang strategis. Dia menjelaskan tidak hanya mengawasi, mereka juga menjaga nilai-nilai demokrasi agar terlaksana jujur, adil dan setara. 

"Perempuan di lembaga pengawas pemilu harus diberikan kesempatan yang sama untuk menduduki posisi strategis. Kapasitas, integritas, pengalaman, dan kompetitif harus menjadi dasar penilaian kepemimpinan tanpa dibatasi oleh stereotip gender," jelas GKR Hemas saat menyampaikan sambutan kunci pada pada Rapat Koordinasi Konsolidasi Perempuan Pengawas Pemilu di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Sebagai informasi, pada Pemilu 2024, dia menjelaskan Bawaslu pada 2026 menyampaikan keterwakilan perempuan sebagai komisioner permanen baru sekitar 22 persen, sementara proporsi staf perempuan di Sekretariat Jenderal telah mencapai sekitar 50 persen.

GKR Hemas menekankan ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian di Pemilu 2029, yaitu Bawaslu perlu memperkuat kepemimpinan perempuan melalui kesempatan yang setara untuk posisi strategis dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Dia menambahkan Bawaslu harus meningkatkan kapasitas dan kompetensi perempuan pengawas pemilu, baik dalam aspek kepemimpinan, substansi kepemiluan, komunikasi publik, maupun pemanfaatan teknologi digital.

"Kita juga harus memastikan komunikasi publik yang inklusif dan mudah diakses oleh seluruh kelompok masyarakat. Selanjutnya, membangun ekosistem pengawasan yang aman dan nirkekerasan dengan mekanisme pencegahan dan penanganan yang berpihak pada perlindungan korban. Terakhir, perkuat konsolidasi dan solidaritas perempuan pengawas pemilu di seluruh tingkatan," jelas dia.

GKR Hemas dengan tegas menekankan Bawaslu tidak boleh mengabaikan persoalan kekerasan dan diskriminasi yang masih menjadi hambatan bagi perempuan dalam ruang publik, termasuk ruang politik dan digital. Menurutnya perempuan yang menyampaikan pendapat, menjalankan fungsi pengawasan, masih berhadapan dengan intimidasi, pelecehan, perundungan, ujaran kebencian, bahkan serangan yang menyasar identitas gendernya.

"Ini harus diwujudkan melalui langkah nyata. Dibutuhkan mekanisme pencegahan, pelaporan, penanganan, perlindungan, hingga pemulihan bagi mereka yang mengalami kekerasan atau diskriminasi," tegas dia. 

Perempuan kelahiran Jakarta ini pun berpesan jangan hanya menjadi bagian dari sejarah penyelenggaraan pemilu melainkan menjadi bagian dari perubahan yang memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia. Dia belajar perjuangan perempuan tidak pernah selesai hanya karena seorang perempuan berhasil menduduki jabatan. Tapi bagaimana menggunakan kewenangan tersebut untuk memperbaiki kebijakan, memperluas kesempatan, dan membuka jalan bagi perempuan-perempuan lain.

"Semoga melalui konsolidasi ini, perempuan pengawas pemilu semakin kuat, semakin berdaya, dan semakin berpengaruh dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia," harap dia.