Data Pengawasan Jadi Potret Demokrasi, Bawaslu Sulsel Dukung Penghitungan IDI 2026

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan kesiapan mendukung penghitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2026 melalui penyediaan data dan informasi hasil pengawasan kepemiluan. Dukungan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Kesiapan Penghitungan IDI Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia di Swiss-Belhotel Waterfront Makassar, Kamis (5/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Bawaslu Sulsel diwakili Kepala Bagian Pengawasan Pemilu, M. Amsarizal Yunus, yang tergabung dalam Kelompok Kerja (Pokja) IDI Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026.

Partisipasi Bawaslu Sulsel dalam rapat koordinasi ini menjadi bagian dari upaya mendukung ketersediaan data yang relevan untuk mengukur perkembangan demokrasi, khususnya pada aspek pemenuhan hak politik masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu.

Salah satu indikator IDI yang berkaitan langsung dengan tugas dan kewenangan Bawaslu adalah terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu. Dalam kaitan tersebut, Bawaslu Sulsel sepanjang 2026 telah melaksanakan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

Pengawasan dilakukan melalui pencermatan data pemilih, pelaksanaan uji petik, hingga penyampaian saran perbaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Langkah tersebut bertujuan mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian data pemilih yang dapat berdampak pada pemenuhan hak konstitusional masyarakat.

Hasil pengawasan tersebut menjadi salah satu sumber data dan informasi yang dapat mendukung penghitungan IDI, sepanjang sesuai dengan metodologi serta kebutuhan data yang telah ditetapkan.

Melalui keterlibatan dalam Pokja IDI, Bawaslu Sulsel berkomitmen mendukung koordinasi dan sinergi antarinstansi dalam penyediaan data yang akurat dan relevan. Upaya ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap penghitungan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026, sekaligus memberikan gambaran mengenai perkembangan kualitas demokrasi, khususnya dalam aspek perlindungan hak pilih masyarakat.