Di Hadapan Mahasiswa HMI Isipol Unhas, Bawaslu Sulsel Tekankan Regulasi Pemilu Kunci Mengawal Demokrasi

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan mendorong mahasiswa untuk mengambil peran aktif dalam memperkuat pengawasan demokrasi melalui peningkatan literasi kepemiluan dan sikap kritis terhadap regulasi pemilu. Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan diskusi bersama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Isipol Universitas Hasanuddin (Unhas), Rabu (11/11/2026).

Pertemuan tersebut dihadiri Anggota Bawaslu Sulawesi Selatan Samsuar Saleh, Alamsyah, Andarias Duma, dan Saiful Jihad. Diskusi menjadi ruang pertukaran gagasan antara Bawaslu dan mahasiswa mengenai dinamika pengawasan pemilu, tantangan kelembagaan, serta pentingnya keterlibatan generasi muda dalam mengawal proses demokrasi.

Dalam pemaparannya, Samsuar Saleh mengulas kondisi sumber daya manusia (SDM) pengawas pemilu di Sulawesi Selatan serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi pengawasan. Menurutnya, kompleksitas penyelenggaraan pemilu membutuhkan dukungan kapasitas pengawasan yang memadai, termasuk keterlibatan masyarakat sebagai bagian dari ekosistem pengawasan.

Ia juga membuka peluang kerja sama antara Bawaslu Sulsel dan kalangan mahasiswa dalam meningkatkan pemahaman kepemiluan, khususnya terkait pengetahuan dan teknis pengawasan pemilu melalui Bawaslu Membelajarkan.

“Mahasiswa memiliki potensi besar untuk menjadi bagian dari penguatan pengawasan pemilu. Karena itu, ruang kolaborasi perlu terus dibangun agar pemahaman mengenai kepemiluan dan teknis pengawasan dapat menjangkau lebih banyak kalangan, khususnya generasi muda,” menjadi penegasan Samsuar dalam mendorong kolaborasi tersebut.

Sementara itu, Alamsyah mengajak mahasiswa untuk tidak hanya memahami proses penyelenggaraan pemilu, tetapi juga aktif membaca dan mempelajari regulasi kepemiluan. Menurutnya, pemahaman terhadap aturan menjadi modal penting bagi mahasiswa untuk memberikan kritik dan masukan yang konstruktif terhadap penyelenggaraan pemilu.

“Regulasi kepemiluan perlu dibaca dan dipahami secara utuh. Dengan memahami aturan, mahasiswa dapat melihat berbagai aspek yang perlu diperbaiki sekaligus memberikan kritik dan masukan yang didasarkan pada argumentasi dan kajian,” menjadi pesan yang ditekankan Alamsyah dalam diskusi tersebut.

Senada dengan hal itu, Saiful Jihad turut mendorong mahasiswa untuk mengembangkan sikap kritis terhadap berbagai peraturan dan regulasi pemilu di Indonesia. Ia menilai mahasiswa memiliki posisi strategis dalam memberikan perspektif akademis terhadap penyempurnaan sistem dan tata kelola pemilu.

Menurutnya, kritik terhadap regulasi bukan semata-mata bentuk ketidaksetujuan, melainkan bagian dari proses evaluasi untuk mendorong lahirnya aturan yang lebih baik, demokratis, dan mampu menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemilu.

Adapun Andarias Duma mengulas lebih jauh mengenai ketentuan regulasi yang berkaitan dengan pengawasan dan penyelenggaraan pemilu. Penjelasan tersebut memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai aspek normatif dan kerangka aturan yang menjadi landasan Bawaslu dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya.

Setelah pemaparan dari masing-masing anggota Bawaslu, forum dilanjutkan dengan diskusi interaktif bersama anggota HMI dan Korps HMI-Wati (Kohati) Komisariat Isipol Universitas Hasanuddin. Diskusi berlangsung dengan pertukaran pandangan dan pembahasan mengenai berbagai persoalan kepemiluan, termasuk pentingnya memahami regulasi sebagai dasar dalam mengawal proses demokrasi.

Melalui pertemuan tersebut, Bawaslu Sulsel berharap ruang dialog bersama mahasiswa dapat terus dikembangkan sebagai bagian dari penguatan pengawasan partisipatif. Perguruan tinggi dan organisasi kemahasiswaan memiliki peran penting dalam membangun kesadaran kritis masyarakat, terutama dalam mendorong pemilih yang memahami hak dan tanggung jawabnya dalam proses demokrasi.

Kolaborasi antara Bawaslu dan mahasiswa diharapkan tidak berhenti pada forum diskusi, tetapi dapat berkembang menjadi kerja sama berkelanjutan dalam pendidikan kepemiluan, penguatan literasi demokrasi, serta pengawasan partisipatif untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas.