Maccarita#10 – Dari Lapangan ke Pengawasan: Alamsyah dan Jalan Panjang Merawat Kepercayaan Demokrasi

Bone, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Alamsyah, S.H, Koordinator Divisi Humas dan Data Informasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, menyuguhkan refleksi mendalam tentang demokrasi, kepercayaan publik, dan makna menjadi penyelenggara pemilu yang berintegritas. Hal tersebut disampaikan dalam podcast Ruang Maccarita Bawaslu Bone volume kesepuluh.

Alamsyah mengisahkan perjalanannya dari dunia teknis penyelenggaraan hingga pengawasan. Pernah menjabat sebagai Anggota dan Ketua KPU Kabupaten Pinrang, ia memilih beralih ke Bawaslu karena latar belakang hukumnya. “Saya melihat diri saya lebih cocok di dunia pengawasan karena di sini kita dituntut lebih hati-hati, kuat dalam analisis hukum, dan menjaga akuntabilitas” ujarnya.

Menurutnya, pengalaman lapangan menjadi fondasi penting dalam membentuk penyelenggara yang tangguh. Ia memulai dari jenjang ad-hoc dan memilih belajar dari bawah. “Ilmu di kampus tidak akan pernah cukup tanpa praktik langsung. Di lapangan itulah kita ditempa” katanya.

Salah satu pengalaman paling berkesan baginya terjadi menjelang Pilkada 2013 di Pinrang, saat kepercayaan publik menurun akibat isu penyalahgunaan dokumen pemilih. Ia turun langsung menghadapi massa dan mempertanggungjawabkan setiap dokumen. “Sekecil apa pun, dokumen pemilu adalah dokumen negara dan harus dipertanggungjawabkan” tegasnya.

Pengalaman tersebut memperkuat pandangannya bahwa pengawasan harus mengedepankan pencegahan. Menurutnya, pemahaman mendalam terhadap kerja teknis penyelenggara akan membuka ruang solusi lebih cepat. “Lebih baik mencegah daripada menindaki. Penindakan adalah jalan terakhir” jelasnya.

Dalam konteks persidangan di Mahkamah Konstitusi, Alamsyah menilai kesiapan data dan dokumen adalah kunci. “Lawyer itu corong, tapi substansi dan fakta tetap berasal dari kita sebagai penyelenggara” ungkapnya, menekankan pentingnya profesionalitas dalam setiap tahapan.

Sebagai Koordinator Divisi Humas dan Data Informasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, ia menegaskan bahwa keterbukaan informasi adalah bagian dari prinsip demokrasi. “Bagaimana mungkin kita mempublikasikan sesuatu tanpa data yang kuat. Datin adalah fondasi kehumasan” katanya tegas.

Menutup refleksinya, Alamsyah menekankan pentingnya menjaga integritas dan meningkatkan kapasitas secara berkelanjutan. “Rakyat telah memberi amanah. Tugas kita adalah merawat kepercayaan itu agar demokrasi terus berjalan sesuai harapan” pungkasnya.