MENYERAP MASUKAN MENGAWAL DATA PEMILIH DI WILAYAH PERBATASAN BAWASLU KABUPATEN BONE MENGGELAR DIALOG PUBLIK TEMATIK.

Watampode, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Sebagai daerah dengan luas wilayah terbesar ketiga di Sulawesi Selatan dan jumlah penduduk terbanyak kedua setelah Kota Makassar, Kabupaten Bone memiliki wilayah yang berbatasan dengan tujuh kabupaten tetangga yakni Kabupaten Wajo, Soppeng, Sinjai, Gowa, Maros, Pangkep dan Barru. Kondisi geografis ini menjadikan data pemilih di wilayah perbatasan menjadi fokus penyelenggara yang senantiasa menarik perhatian masyarakat.

Dalam dialog publik yang digelar Bawaslu Bone pada Selasa (26/7/2022) dengan tema Mengawal Data Pemilih di Wilayah Perbatasan, Anggota Bawaslu Sulsel Saiful Jihad mengatakan bahwa penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu membutuhkan masukan dari berbagai pihak untuk memaksimalkan pencegahan potensi kerawanan.

“Penyelenggara membutuhkan masukan dari berbagai pihak, agar upaya pencegahan potensi kerawanan dapat dimaksimalkan, termasuk terkait data pemilih khususnya di wilayah perbatasan. Dialog publik ini sebagai salah satu sarana yang dimanfaaatkan oleh Bawaslu untuk mewujudkan hal tersebut,” kata Saiful Jihad.

Lebih lanjut Saiful Jihad menyampaikan jika kesuksesan penyelenggaraan pemilu harus ditopang oleh kesadaran dari pemilih dan peserta pemilu. Salah satunya melalui program peningkatan pengawasan partisipatif.

“Bawaslu saat ini memiliki program peningkatan pengawasan partisipatif, salah satunya dengan pembentukan Desa Sadar Pengawasan dan Anti Politik Uang. Fokusnya adalah menggandeng masyarakat dengan memberikan wawasan kepemiluan agar memiliki inisiatif mencegah berbagai potensi pelanggaran di masyarakat, khususnya politik uang. Kami juga terbuka untuk berkolaborasi dengan unsur-unsur lain termasuk Partai Politik sebagai salah satu stakeholder dalam pemilu guna mewujudkan pemilu yang berintegritas,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua KPU Bone Izharul Haq mengatakan bahwa butuh upaya lebih dalam mengawal data pemilih di wilayah perbatasan.

“Penyelenggara (adhoc) di wilayah perbatasan wajib mengetahui situasi dan kondisi kemasyarakatan di wilayahnya masing-masing. Untuk itu, kami di KPU berkoordinasi dengan masing-masing pemerintah desa setempat dalam perekrutan jajaran adhoc agar yang terpilih benar-benar menguasai lapangan. Kami juga berharap panwas yang terbentuk menguasai wilayah pengawasannya. Upaya lain yang kami lakukan dalam mengawal data pemilih di wilayah perbatasan adalah dengan meningkatkan koordinasi dengan KPU kabupaten tetangga yang berbatasan dengan wilayah kami,” jelasnya.

Hadir dalam dialog publik tersebut Anggota Bawaslu Bone, Ketua KPU Bone, unsur Dinas Dukcapil Kabupaten Bone, Rektor Universitas Muhammadiyah Bone, Ketua KAHMI  Kab. Bone Organisasi Kepemudaan dan Mahasiswa, Alumni Sekolah Kader Pengawasan Pemilu, serta beberapa unsur media di Kabupaten Bone.

Ditulis: Taufik Rizal

Editor: Afero Harahap

Foto: Fadli