Penguatan SDM Pengawas dan Kesekretariatan, Bawaslu Dorong Inovasi dan Kolaborasi Masa Non Tahapan

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sebagai upaya memperkuat kapasitas sumber daya manusia pengawas dan kesekretariatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar giat Peningkatan Kapasitas SDM Pengawas dan Kesekretariatan bertempat di Ruang Sidang Muthaminnah Bawaslu Sulawesi Selatan (23/10/2025).

“Ke depan kita akan dorong peningkatan kapasitas SDM di internal kita. Jika ada yang sudah memenuhi kriteria untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, mohon untuk segera didorong dan diusulkan ke provinsi. Tentunya dengan tetap memperhatikan syarat usulan di internal terlebih dahulu, misalnya melalui pleno di kabupaten masing-masing agar ada berita acaranya,” ujar Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli yang didampingi Koordinator Divisi SDMO, dalam sambutannya membuka kegiatan.

Turut hadir langsung dalam rapat tersebut, Koordinator Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat Bawaslu RI, Herwyn JH Malonda, serta peserta Ketua/Koordinator Divisi SDMO Diklat Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan, untuk Bawaslu Bone, diwakili oleh Dr. Kamridah Habe, Koordinator Divisi SDMO Diklat Bawaslu Kabupaten Bone

Dalam arahannya, Herwyn menekankan pentingnya kreativitas dan kerja nyata di masa non-tahapan. “Sebagai pengawas pemilu, masa non-tahapan adalah waktu untuk berpikir keras dan berinovasi. Kita harus hadir di ruang publik dengan karya yang menumbuhkan motivasi, melibatkan masyarakat agar mereka menjadi penggerak demokrasi di pemilu mendatang,” ujarnya.

Beliau juga mengingatkan pentingnya menjaga etika, kepercayaan publik, dan meningkatkan kemampuan dalam teknologi informasi, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) sebagai sarana memperkuat fungsi pengawasan modern.

Salah satu fokus pembahasan adalah tentang inovasi dan transformasi Bawaslu di masa non-tahapan, khususnya dalam pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Herwyn berharap Bawaslu di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota mampu menjadi laboratorium informasi berbasis teknologi.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan masyarakat sipil, akademisi, dan media sebagai bagian dari strategi memperkuat partisipasi publik dan transparansi penyelenggaraan pemilu. “Pemilu yang kuat lahir dari kemitraan, bukan hanya dari proses kerja,” tegasnya.

Sebagai representatif Bawaslu Bone sekaligus perwakilan 24 kabupaten/kota, Dr. Kamridah Habe mengelaborasi berbagai isu yang muncul selama sesi diskusi dan penguatan. Dalam paparannya, ia mengangkat beberapa persoalan penting terkait adhoc, mulai dari pengalaman penyelenggara, problematika rekrutmen, hingga tantangan administratif seperti persyaratan usia, kesehatan, dan afiliasi politik dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Ia juga menyoroti isu keadilan anggaran, relasi kuasa di tingkat kecamatan, serta perlunya penataan kelembagaan dan transparansi dalam pembiayaan fasilitator komisioner.

Dengan semangat kolektif kolegial yang dijunjung tinggi, Bawaslu Sulsel terus berkomitmen menjadi bagian dari transformasi kelembagaan yang modern, kolaboratif, dan berintegritas dalam mengawal demokrasi yang bermartabat.