Peserta P2P Soroti Politik Uang yang Sasar Pelajar dan Tokoh Agama, Ini Kata Bawaslu Bone

Bone, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bone mengikuti kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) yang diselenggarakan secara daring oleh Bawaslu Provinsi, Selasa 18 November 2025. Kegiatan ini membahas berbagai dinamika pengawasan menjelang tahapan krusial pemilihan.

Dalam sesi diskusi, salah satu peserta P2P dari Bone menyoroti fenomena maraknya praktik politik uang yang mulai menyentuh pelajar sebagai pemilih pemula. Ia menegaskan bahwa keterlibatan pelajar dalam politik transaksional merupakan ancaman serius bagi kualitas demokrasi dan masa depan generasi muda.

“Fenomena politik uang juga mulai merambah ke pelajar, dan saya melihat upaya pencegahannya sudah tidak terlalu efektif. Apa yang harus dilakukan Bawaslu menghadapi masalah ini ?” ujarnya dalam forum.

Selain isu pemilih pemula, peserta tersebut juga mengangkat kekhawatiran mengenai sebagian tokoh agama yang mulai terlibat dalam politik pragmatis. Peran tokoh agama yang seharusnya menjadi penuntun moral, menurutnya, rentan disalahgunakan ketika masuk dalam pusaran kepentingan elektoral.

Menanggapi hal itu, Ketua Bawaslu Bone, Alwi, menegaskan bahwa Bawaslu tidak menutup mata terhadap persoalan tersebut. Berbagai langkah pencegahan maupun penindakan, kata dia, terus dimaksimalkan, meski pembuktian praktik politik uang bukan perkara sederhana.

“Praktik politik uang adalah ancaman serius bagi tegaknya demokrasi kita. Informasi dan laporan masyarakat akan sangat membantu tugas Bawaslu ke depan” ujarnya.

Hal senada disampaikan Rohzali Putra, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Bone. Ia menekankan bahwa menjaga kualitas demokrasi adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya Bawaslu.

“Masyarakat harus terus diingatkan melalui program-program edukasi, sosialisasi, dan pendekatan lain agar aktivitas yang berpotensi mencederai proses berdemokrasi semakin kecil ruangnya” jelasnya.

Rohzali juga menekankan pentingnya peran para peserta P2P sebagai bagian dari ekosistem pengawasan. 

“Peningkatan Kualitas Demokrasi bukan hanya milik Bawaslu dan penyelenggara pemilu. Tugas ini menjadi tanggung jawab kita bersama, termasuk seluruh kader P2P yang mengikuti kegiatan ini. Jangan berhenti di diri sendiri, segala pengetahuan yang mengarah pada kualitas demokrasi yang lebih baik harus terus disebarkan. Dari pemahaman yang sama, kita membangun kesadaran kolektif untuk tumbuh kembangnya demokrasi yang lebih baik. Kita harus mengembalikan kesadaran masyarakat bahwa demokrasi dibangun dari nilai, bukan transaksi. Pemilih pemula dan tokoh agama adalah kelompok strategis yang harus kita dekati melalui pendidikan, bukan konfrontasi” tegasnya.

Kegiatan P2P daring ini menjadi ruang berbagi pengalaman serta memperkuat wawasan teknis pengawasan bagi seluruh jajaran pengawas di daerah. Bawaslu Bone menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan pengawasan, terutama terhadap potensi politik uang serta pelibatan kelompok rentan dalam praktik politik yang berpotensi merusak integritas Pemilu.