Saat Suara Rakyat Dipertaruhkan, Bawaslu Ajak Kampus Jadi Benteng Lawan Politik Uang
|
Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan terus menguatkan kolaborasi bersama dunia perguruan tinggi dalam merawat integritas demokrasi. Sebagai implementasi nyata dari Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (MoA), Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli, membawakan kuliah umum di Universitas Sawerigading, Kota Makassar, pada Senin (24/8/2026).
Dalam pemaparannya yang bertajuk "Politik Uang dan Strategi Bawaslu dalam Pencegahan dan Penindakan", Ia mengupas secara komprehensif mulai dari pemetaan kerawanan, strategi pencegahan berbasis masyarakat, hingga mekanisme penindakan hukum melalui Sentra Gakkumdu.
Ia menjelaskan bahwa praktik politik uang merupakan ancaman nyata bagi kualitas demokrasi yang dapat terjadi dalam berbagai modus, mulai dari pemberian uang secara langsung, pembagian barang/fasilitas, hingga obral janji. Kerawanan ini dinilai berpotensi muncul di setiap tahapan, mulai dari sebelum masa kampanye, masa kampanye, masa tenang, hari pemungutan suara, hingga proses rekapitulasi.
"Setiap penanganan pelanggaran harus ditopang oleh pengawasan berbasis bukti yang sahih dan terverifikasi. Kita harus menghindari penanganan yang hanya bersandar pada asumsi semata agar proses penegakan hukum Pemilu berjalan akuntabel dan berkeadilan," tegas Dia.
Selain penguatan penindakan, Dia menekankan pentingnya pencegahan berbasis masyarakat dengan menjadikan civitas akademika dan mahasiswa sebagai garda terdepan. Kampus diharapkan dapat memelopori gerakan moral serta meningkatkan literasi publik guna membentengi masyarakat dari godaan politik uang.
"Suara warga sangat berharga dan tidak boleh diperjualbelikan. Kampus memiliki peran strategis untuk mengedukasi masyarakat agar berani menolak serta melaporkan setiap bentuk kecurangan," ujar Dia.
Mengakhiri perkuliahan tersebut, Dia mengajak seluruh mahasiswa Universitas Sawerigading untuk berperan aktif menjadi pengawas partisipatif demi menjaga kesucian suara rakyat.
"Petakan risikonya, kenali aktornya, cegah lebih awal, awasi berbasis bukti, lindungi pelapor, dan tindak melalui Gakkumdu. Bersama kita wujudkan pemilu yang bersih dan berintegritas," pungkas dia.
