Batas Akhir Pemutakhiran Data Parpol, Bawaslu Bone Turun Langsung ke KPU

Bone, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Pengawasan langsung terhadap pelaksanaan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dilakukan Anggota Bawaslu Bone Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Rohzali, bersama staf sekretariat Bawaslu Bone, Deny Setiawan di kantor KPU Bone, Kamis (25/6/2026). Pengawasan dilakukan bertepatan dengan batas akhir pelaksanaan pemutakhiran data semester pertama tahun 2026.

Fokus pengawasan memastikan KPU Bone tetap membuka ruang bagi partai politik (parpol) untuk melakukan pemuktahiran, diantaranya mendapatkan informasi mengenai terdapat parpol ditingkat Kabupaten yang bermohon dan mengajukan operator Sipol, memastikan operator Sipol KPU Bone tidak mengalami kendala yang dapat menghambat parpol melakukan pemuktahiran dan memastikan bahwa KPU Bone menjalankan proses pemuktahiran berjalan sesuai regulasi yang ada, serta berkoordinasi terkait jadwal pelaksanaan verifikasi administrasi hasil pemuktahiran data parpol berkelanjutan pada semester 1 tahun 2026.

Rohzali menjelaskan bahwa hari terakhir pemutakhiran menjadi momentum penting karena seluruh partai politik harus memastikan data kepengurusan, keanggotaan, serta domisili kantor telah diperbarui dan tersinkronisasi dengan benar di dalam SIPOL sebelum batas waktu berakhir pada pukul 23.59 WITA.

“Pengawasan ini kami lakukan untuk memastikan proses verifikasi administrasi berjalan sesuai prosedur dan seluruh partai politik yang memiliki perubahan data dapat menyelesaikan pemutakhirannya tepat waktu. Data yang akurat akan sangat membantu pada tahapan verifikasi partai politik menjelang Pemilu 2029,” ujar Rohzali.

Menurut Rohzali, Bawaslu Bone akan terus melakukan pengawasan baik secara langsung maupun melalui akses SIPOL yang dimiliki lembaga. “Kami berharap seluruh partai politik memanfaatkan proses pemutakhiran ini dengan baik. Data yang valid dan mutakhir tidak hanya mendukung tertib administrasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi dan kepastian hukum pada setiap tahapan pemilu,” tutupnya.