Bukan Sekadar Pemilih, Disabilitas Diajak Aktif Mengawal Pemilu 2029

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Dalam rangka mendorong terwujudnya pengawasan Pemilihan Umum yang progresif, partisipatif, dan inklusif pada Pemilu 2029, Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menggelar kegiatan Fasilitasi Penguatan Pemahaman Kepemiluan kepada Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya, Senin (9/11/2026).

Mengusung tema “Menuju Pemilu 2029 yang Progresif, Partisipatif, dan Inklusif”, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Bawaslu Sulawesi Selatan dalam memperkuat pemahaman kepemiluan sekaligus mendorong keterlibatan penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya dalam proses pengawasan pemilu.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Sidang Nur Mutmainnah, Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Jalan A.P. Pettarani No. 98, Makassar, tersebut melibatkan perwakilan komunitas dan organisasi penyandang disabilitas di Sulawesi Selatan.

Sejumlah organisasi yang dilibatkan di antaranya Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan Provinsi Sulawesi Selatan, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas Provinsi Sulawesi Selatan, Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, serta Persatuan Tunanetra Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan.

Melalui forum tersebut, pembahasan diarahkan pada evaluasi dan proyeksi penyelenggaraan Pemilu 2029 yang progresif, partisipatif, dan inklusif. Keterlibatan komunitas dan organisasi penyandang disabilitas menjadi bagian penting dalam menyerap pandangan, pengalaman, serta kebutuhan kelompok rentan dalam penyelenggaraan pemilu.

Selain pembahasan bersama, kegiatan juga dirancang untuk merumuskan rekomendasi dan rencana tindak lanjut (RTL) yang dapat menjadi bahan penguatan kebijakan dan strategi pengawasan partisipatif Bawaslu ke depan.

Bawaslu Sulawesi Selatan memandang bahwa penyelenggaraan pemilu yang inklusif membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali. Penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya tidak hanya ditempatkan sebagai pemilih yang perlu mendapatkan aksesibilitas, tetapi juga memiliki ruang dan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam mengawal proses demokrasi.

Melalui penguatan pemahaman kepemiluan ini, diharapkan terbangun kolaborasi yang lebih kuat antara Bawaslu dan komunitas penyandang disabilitas dalam mewujudkan pengawasan pemilu yang terbuka, setara, dan berkeadilan menuju Pemilu 2029.