Dari Kampus untuk Demokrasi: Bawaslu Bone dan Unsima Siapkan Generasi Pengawas Partisipatif

Bone, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Demokrasi tidak hanya tumbuh di ruang sidang atau di tempat pemungutan suara. Di ruang-ruang kelas dan lingkungan kampus, nilai-nilai demokrasi juga dibentuk melalui diskusi, riset, hingga kepedulian mahasiswa terhadap proses kepemiluan. Semangat itulah yang melandasi penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bawaslu Bone dan Universitas Sipatokkong Mambo (Unsima) Bone, Selasa (7/7/2026).

Kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman (MoU) yang telah disepakati sebelumnya. Melalui PKS ini, kedua lembaga berkomitmen memperkuat pendidikan pengawasan partisipatif serta pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Kesepakatan ini juga membuka ruang kolaborasi dalam penyelenggaraan kuliah umum, penelitian bersama, program magang dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik demokrasi, pembentukan Pojok Pengawasan Partisipatif di lingkungan kampus, hingga penyusunan kajian akademik dan publikasi ilmiah mengenai kepemiluan dan demokrasi.

Ketua Bawaslu Bone, Alwi, mengatakan penandatanganan PKS ini diharapkan menjadi awal penguatan sinergi yang lebih konkret antara Bawaslu dan Unsima dalam membangun budaya demokrasi di Kabupaten Bone.

"Kami berharap PKS ini tidak berhenti pada penandatanganan, tetapi benar-benar ditindaklanjuti baik secara formal maupun informal melalui berbagai program bersama. Sinergi Bawaslu dan Unsima diharapkan dapat memperkuat pendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif baik di Kabupaten Bone," ujar Alwi.

Rektor Unsima Bone, Dr. Hj. Andi Hasnidar, menyambut baik penguatan kerja sama tersebut. Menurutnya, penandatanganan PKS merupakan langkah nyata untuk mengimplementasikan nota kesepahaman yang telah dibangun sebelumnya sekaligus mempererat hubungan kelembagaan.

"Terkait MoU yang sebelumnya telah ditandatangani, hari ini kita kembali bertemu sebagai ajang silaturahmi sekaligus menindaklanjuti kerja sama tersebut agar dapat diwujudkan dalam berbagai program yang memberi manfaat bagi mahasiswa, masyarakat, dan penguatan demokrasi," ungkapnya.

Melalui kerja sama ini, Bawaslu Bone dan Unsima juga menetapkan sejumlah program prioritas, di antaranya pembentukan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif, pendidikan pemilih, seminar nasional, klinik hukum kepemiluan, kampung pengawasan partisipatif, pengembangan media edukasi digital, hingga pertukaran data dan narasumber untuk mendukung riset dan pendidikan kepemiluan.

Seluruh program tersebut diharapkan mampu meningkatkan literasi demokrasi, memperluas partisipasi masyarakat, sekaligus melahirkan rekomendasi akademik yang bermanfaat bagi penguatan sistem kepemiluan tidak hanya saat tahapan pemilu berlangsung, tetapi juga dalam kehidupan demokrasi sehari-hari khususnya di Kabupaten Bone.