Data Pemilih Harus Valid, Bawaslu Bone Siap Jemput Informasi dari Masyarakat

Bone, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas (P2H) Bawaslu Bone, Muhammad Aris, bersama jajaran sekretariat mengikuti Rapat Koordinasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II Tahun 2026 secara daring, Kamis (18/6).

Kegiatan ini digelar Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan diikuti Bawaslu 24 Kabupaten/Kota se-Sulsel. Rapat dipimpin Anggota Bawaslu Sulawesi Selatan, Saiful Jihad, serta dihadiri Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan, Mardiana Rusli.

Kegiatan tersebut menjadi ajang evaluasi pengawasan PDPB triwulan pertama sekaligus membahas berbagai kendala yang dihadapi daerah dalam menjaga kualitas data pemilih. Koordinasi antarjajaran pengawas menjadi fokus utama dalam rapat.

Mardiana Rusli menegaskan pengawasan data pemilih harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya melalui pemeriksaan administrasi. Menurutnya, verifikasi lapangan penting untuk memastikan data pemilih benar-benar akurat.

Ia juga meminta jajaran Bawaslu meningkatkan kemampuan analisis data kependudukan serta menjaga ketertiban administrasi dan dokumentasi sebagai bagian dari akuntabilitas pengawasan.

Sementara itu, Saiful Jihad menyoroti masih adanya data yang belum padan di sejumlah daerah. Ia meminta Bawaslu Kabupaten/Kota terus berkoordinasi dengan KPU serta memanfaatkan kegiatan masyarakat untuk mendukung pengawasan data pemilih.

Menanggapi hal tersebut, Muhammad Aris menegaskan Bawaslu Bone siap memperkuat pengawasan data pemilih melalui berbagai inovasi yang melibatkan masyarakat.

"Bawaslu Bone akan lebih aktif memanfaatkan kegiatan di desa, sekolah, dan komunitas sebagai ruang pengawasan agar tidak ada warga yang memenuhi syarat tetapi terlewat dalam data pemilih," tegas Aris.