IKU 2026: Dari Output ke Dampak, Bawaslu Sulsel Perkuat Pengawasan yang Berorientasi pada Masyarakat

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu Sulawesi Selatan ingin memastikan kerja pengawasan tidak berhenti pada catatan tentang berapa banyak kegiatan yang telah dilakukan. Lebih dari itu, setiap kerja pengawasan perlu menunjukkan hasil dan dampaknya bagi masyarakat.

Cara pandang tersebut menjadi salah satu penekanan dalam kegiatan pendalaman Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2026 di Ruang Sidang Bawaslu Sulsel, dan diikuti Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan secara daring, Sabtu (8/8/2026).

Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Sulsel, Samsuar Saleh, mengatakan IKU menjadi instrumen untuk melihat kinerja secara lebih menyeluruh, mulai dari individu, unit kerja, hingga organisasi.

“IKU personal untuk mengukur kinerja individu, kemudian kinerja unit, kinerja organisasi, yang nantinya bisa diharapkan membawa kepercayaan publik dan legitimasi demokrasi,” kata Samsuar saat menyampaikan arah kegiatan.

Bagi Bawaslu, pengukuran kinerja menjadi penting karena kerja pengawasan tidak selalu dapat digambarkan hanya melalui jumlah aktivitas yang dilakukan. Yang perlu dilihat, apakah aktivitas tersebut menghasilkan capaian yang sesuai dengan tujuan dan memberi manfaat bagi masyarakat.

Narasumber kegiatan, Tenaga Ahli Bawaslu RI, Wenly R.J. Lolong, menjelaskan bahwa untuk sampai pada pengukuran tersebut, jajaran perlu terlebih dahulu memahami perbedaan antara Indikator Kinerja Utama dan indikator kinerja kegiatan.

“Jangan menyamakan antara indikator kinerja utama dengan indikator kinerja kegiatan,” ujar Wenly.

Menurutnya, satu IKU dapat menjadi payung bagi sejumlah kegiatan. Dengan demikian, kegiatan yang dilakukan jajaran merupakan bagian dari upaya mencapai target kinerja, bukan ukuran keberhasilan itu sendiri.

Dari sini, pengukuran kinerja bergerak dari output menuju outcome. Output menunjukkan apa yang telah dikerjakan, sedangkan outcome melihat hasil yang muncul dari pekerjaan tersebut.

Wenly memberikan contoh sederhana melalui kegiatan sosialisasi. Banyaknya sosialisasi memang dapat dihitung, tetapi jumlah kegiatan tersebut belum serta-merta menunjukkan keberhasilan.

“Misalnya kita melakukan sosialisasi, itu kita ukur berapa kali kita melakukan sosialisasi. Tapi apakah sosialisasi itu menghasilkan pemahaman?” katanya.

Pertanyaan tersebut, menurut Wenly, menjadi bagian penting dalam melihat kinerja. Sebab, kegiatan pengawasan pada akhirnya tidak hanya ditujukan untuk menghasilkan aktivitas, tetapi untuk mencapai perubahan atau manfaat yang dapat diukur.

“Dengan adanya IKU, kita akan mengejar juga misalnya yang terkait dengan dampak daripada pelaksanaan kegiatan,” ujarnya.

Karena itu, hasil sebuah kegiatan perlu didukung dengan data yang dapat menunjukkan capaian. Dalam contoh sosialisasi, misalnya, pemahaman peserta dapat diukur melalui instrumen tertentu. Hal yang sama dapat diterapkan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Bawaslu.

Pendekatan tersebut sekaligus memperkuat akuntabilitas lembaga. Wenly menjelaskan, sebagai lembaga yang menggunakan keuangan negara, Bawaslu perlu mampu menunjukkan hubungan antara pekerjaan yang dilakukan, target yang ditetapkan, dan hasil yang dicapai.

“Sekarang kementerian, lembaga negara, bahkan pemerintah menginginkan agar supaya kinerja dari kita yang menggunakan uang negara itu bergeser daripada sekadar output menuju sesuatu yang berdampak,” kata Akademisi Universitas Negeri Manado itu.

Dalam pendalaman tersebut, jajaran Kabupaten/Kota mendiskusikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan penyusunan IKU, mulai dari pemilihan indikator hingga penentuan target yang dapat menggambarkan kinerja secara tepat.

Dengan pendekatan itu, ukuran keberhasilan kinerja pada akhirnya bukan sekadar seberapa banyak kegiatan dilakukan, melainkan seberapa jauh kerja tersebut memberi manfaat dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pengawasan pemilu.