Saat Pesan Demokrasi Disampaikan dari Mimbar, Bawaslu: Tokoh Agama Punya Kekuatan Besar

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli mengatakan relasi kuat antara masyarakat Sulawesi Selatan dan tokoh agama menjadi modal sosial yang penting untuk memperkuat proses demokrasi. Menurutnya, kedekatan itu menjadi jalur paling efektif untuk menumbuhkan pesan-pesan demokrasi hingga ke akar rumput.

Dia menjelaskan, tokoh agama memiliki legitimasi moral dan tingkat kepercayaan publik yang kuat di tengah masyarakat. Karena itu, pesan-pesan yang disampaikan melalui figur yang dihormati dan dipercaya akan lebih mudah diterima dan diinternalisasi oleh masyarakat.

Karena itu, Bawaslu menempatkan tokoh agama sebagai bagian strategis dalam pendidikan pemilih. Bukan dalam konteks teknis kepemiluan, melainkan dalam membentuk kesadaran warga tentang hak dan kewajiban dalam pemilu dan bagaimana menyikapi dinamika kehidupan berdemokrasi dengan lebih kritis.

"Di Sulsel, masyarakat mendengar tokoh agamanya. Relasi inilah yang harus kita rawat untuk menumbuhkembangkan pesan-pesan demokrasi," ujar Mardiana saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan, Sabtu (22/8/2026).

Ia menilai ruang-ruang keagamaan dapat menjadi pusat literasi demokrasi untuk merawat kebersamaan dan menghormati perbedaan, sekaligus menjaga ruang publik tetap sejuk.

Dalam konteks tersebut, Mardiana melihat organisasi keagamaan dan para tokoh agama dapat menjadi bagian penting dari ekosistem demokrasi. Terutama dalam memperkuat nilai kebersamaan, penghormatan terhadap perbedaan, serta kesadaran untuk menjaga proses demokrasi.

“Kita membutuhkan ruang-ruang edukasi dan dialog yang terus hidup di masyarakat. Di sinilah tokoh agama memiliki peran penting untuk memberikan pencerahan, menjaga kesejukan ruang publik, dan mendorong masyarakat agar semakin kritis dalam melihat berbagai persoalan demokrasi,” katanya.

Mardiana berharap komunikasi dan kolaborasi antara penyelenggara Pemilu dengan organisasi keagamaan dapat terus dikembangkan. Kata dia, semakin luas ruang dialog yang dibangun bersama masyarakat, semakin besar pula peluang untuk menciptakan lingkungan demokrasi yang sehat dan partisipatif.

“Bawaslu tentu tidak bisa bekerja sendiri. Pengawasan Pemilu membutuhkan jejaring dan kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat. MUI dan tokoh-tokoh agama perlu terlibat membangun budaya demokrasi yang sehat di tengah masyarakat,” pungkasnya.