Saiful Jihad: Berani Lawan Politik Uang atau Demokrasi Rusak

Bone, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Saiful Jihad, mengajak kader Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Bawaslu Bone menjadi garda terdepan dalam menjaga kualitas demokrasi. Ajakan itu disampaikan saat Diskusi Tatap Muka P2P Bawaslu Bone Tahun 2026 di Aula Rumah Jabatan Wakil Bupati Bone, Senin (8/6/2026).

Dalam arahannya, Saiful menekankan pentingnya kemampuan mengidentifikasi potensi pelanggaran dan kerawanan Pemilu agar dapat dicegah sejak dini. “Kalau ada pelanggaran, masyarakat harus tahu bagaimana melapor dan mengawal proses penanganannya. Begitu juga ketika ada sengketa, Bawaslu hadir untuk memastikan keadilan pemilu dapat ditegakkan,” kata Saiful.

Saiful juga menyoroti masih maraknya praktik politik uang dan pelanggaran netralitas aparatur yang kerap ditemukan dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Menurutnya, praktik tersebut merusak demokrasi karena membuat kompetisi politik tidak lagi ditentukan oleh kualitas calon, melainkan kekuatan modal.

“Kalau kita menganggap politik uang merusak demokrasi, maka kita harus berani melawan dan menolaknya. Jangan sampai masyarakat baru menyesal setelah pemimpin yang dipilih tidak mampu memenuhi harapan,” tegasnya.

Di hadapan para kader, Saiful turut mendorong terbentuknya komunitas pengawasan digital berbasis media sosial. Ia berharap para peserta dapat menjadi agen perubahan yang aktif menyebarkan nilai-nilai demokrasi, mengedukasi masyarakat, serta membangun budaya pengawasan partisipatif menuju Pemilu dan Pilkada yang lebih berkualitas di masa mendatang.

Menutup arahannya, Saiful mengingatkan bahwa kerja-kerja pendidikan politik dan pengawasan harus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan generasi muda. Ia berharap kader P2P Bone dapat menjadi agen perubahan yang menanamkan nilai kejujuran, keadilan, dan keberanian melawan pelanggaran pemilu di lingkungan masing-masing.