Siswa SMA Islam Athirah Bone Soroti Politik Uang, Rohzali Ungkap Demokrasi Jangan Tersandera

Bone, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Meski belum pernah menggunakan hak pilih dalam pemilu, para siswa SMA Islam Athirah Bone menunjukkan ketertarikan terhadap berbagai persoalan demokrasi. Hal ini terlihat dari sejumlah pertanyaan kritis yang mereka sampaikan dalam Seminar Demokrasi bersama Anggota Bawaslu Kabupaten Bone, Rohzali Putra Badaruddin, di SMA Islam Athirah Bone, Senin (9/11/2026). Isu politik uang, serangan fajar, hingga kerahasiaan suara menjadi beberapa hal yang menarik perhatian siswa selama diskusi berlangsung.

Diskusi semakin hidup ketika seorang siswa mengangkat pertanyaan tentang dampak jangka panjang politik uang. Ia ingin mengetahui apakah praktik pemberian uang kepada pemilih dapat memengaruhi perilaku calon terpilih ketika menjalankan pemerintahan, bahkan berpotensi mendorong terjadinya korupsi. Pertanyaan tersebut memperlihatkan bahwa para siswa tidak hanya ingin memahami proses pemilu, tetapi juga ingin mengetahui dampak dari praktik demokrasi yang tidak sehat.

Menanggapi hal tersebut, Rohzali menjelaskan bahwa politik uang dapat merusak kualitas demokrasi karena masyarakat tidak lagi mempertimbangkan visi, misi, dan kapasitas calon, melainkan lebih melihat keuntungan materi yang diterima.

“Efek jangka panjangnya demokrasi kita tersandera. Kita tidak lagi melihat tentang apa visi, apa misi yang dibawa oleh kandidat itu. Yang kita lihat seberapa berkontribusinya dia kepada hidup kita di hari itu,” jelasnya.

Pertanyaan lain datang dari seorang siswi yang menyoroti asas kerahasiaan dalam pemilu. Ia mempertanyakan bagaimana prinsip kerahasiaan suara dapat tetap terjaga ketika seseorang menjadi tim sukses dan secara terbuka mengampanyekan calon tertentu. Rohzali menjelaskan bahwa setiap orang tetap memiliki kebebasan mendukung calon, tetapi pilihan akhirnya di bilik suara merupakan hak pribadi yang tidak boleh diketahui atau diintervensi orang lain.

Tidak berhenti di situ, siswa lainnya juga mempertanyakan langkah Bawaslu dalam mengantisipasi politik uang dan berbagai pelanggaran pemilu. Rohzali menjelaskan bahwa upaya Bawaslu dilakukan melalui pencegahan, edukasi, dan penanganan pelanggaran. Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak takut menyampaikan laporan ketika menemukan dugaan pelanggaran. “Ketika mendapatkan informasi seperti ini, laporkan. Datang ke Bawaslu, sampaikan ada hal seperti ini. Itu bentuk penanganannya,” ungkapnya.

Menurut Rohzali, pendidikan demokrasi sejak bangku sekolah menjadi salah satu langkah penting untuk memutus mata rantai politik uang, hoaks, dan isu SARA. Ia berharap para siswa tidak hanya menjadi pemilih yang menggunakan hak suaranya, tetapi juga menjadi generasi yang berani menjaga integritas demokrasi. Diskusi tersebut menjadi pengingat bahwa masa depan demokrasi tidak hanya ditentukan oleh penyelenggara pemilu, tetapi juga oleh kesadaran setiap warga negara untuk memilih secara cerdas dan menolak segala bentuk kecurangan.