Bawaslu Bone Tancap Gas Jalankan Instruksi Nomor Dua dengan Pendekatan Efisien dan Partisipatif

Bone, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Menindaklanjuti Instruksi Nomor 2 Ketua Bawaslu Republik Indonesia tentang Tugas Konsolidasi Demokrasi dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Tahapan, Bawaslu Bone menggelar rapat di ruang Media Center, Jumat (23/1/2026). Rapat tersebut diikuti oleh jajaran pimpinan dan sekretariat Bawaslu Bone sebagai upaya menyatukan langkah pelaksanaan instruksi secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Bawaslu Bone, Alwi mengapresiasi langkah strategis Sekretariat Bawaslu Bone yang menjalankan fungsi fasilitasi dalam memberikan dukungan tugas pokok Bawaslu Bone dengan melakukan antisipasi sejak dini terhadap tantangan ke depan. “Langkah-langkah yang diambil ini menjadi bagian dari kesiapan kita bersama.  Rapat ini penting sebagai ruang penguatan internal agar seluruh jajaran siap menjalankan Instruksi Nomor 2 secara optimal” ujarnya.

Selain itu, Ketua Bawaslu Bone juga menegaskan bahwa seluruh konsep dan gagasan yang telah disampaikan oleh masing-masing koordinator divisi merupakan satu kesatuan yang saling menguatkan. “Apa yang menjadi arahan pimpinan harus dijalankan dan ditindaklanjuti bersama. Kita ini satu komunitas yang saling membutuhkan dan saling mensupport, baik ide yang lahir dari pimpinan maupun dari staf, khususnya dalam pelaksanaan Instruksi Nomor 2” pungkasnya.

Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan Instruksi Nomor 2 sejatinya tidak sulit untuk distrategikan karena aktivitas jajaran Bawaslu Bone sehari-hari selalu bersentuhan dengan berbagai kelompok sosial. Menurutnya, setiap interaksi tersebut dapat ditindaklanjuti menjadi kegiatan konsolidasi demokrasi yang dilaporkan secara resmi, asalkan didukung dengan dokumentasi yang baik dan tertib sebagai bagian dari akuntabilitas kelembagaan.

Di akhir arahannya, Ketua Bawaslu Bone juga menekankan pentingnya konsep keterwakilan secara utuh dalam pelaksanaan konsolidasi demokrasi di Kabupaten Bone. Ia menegaskan bahwa pendekatan kegiatan tidak lagi memisahkan wilayah satu dengan wilayah lainnya, melainkan dipandang sebagai satu kesatuan daerah pengawasan. Ia turut mendorong sikap proaktif seluruh jajaran dengan menyampaikan ide dan gagasan kepada pimpinan agar dapat diarahkan menjadi program yang substansial dan berkualitas.