Bukan Sekadar Serap Anggaran, Bawaslu Sulsel Bidik IKPA 2026 Predikat Sangat Baik

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan terus berkomitmen untuk memperkuat tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas di seluruh jajaran Sekretariat Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan.

Upaya ini ditegaskan Kepala Sekretariat Bawaslu Sulsel, Awaluddin Mustafa, dalam rangka mengoptimalkan kualitas pelaksanaan anggaran serta pencapaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun Anggaran 2026.

Awaluddin menyampaikan bahwa peran Bawaslu Provinsi sebagai Koordinator Wilayah (Korwil) sangat krusial dalam menyelaraskan langkah pemantauan dan pembinaan terhadap seluruh satuan kerja (satker) di wilayahnya.

"Pembinaan ini penting guna memastikan seluruh program kerja pengawasan Pemilu terdukung dengan administrasi keuangan yang tertib" ujarnya saat menghadiri rakor Percepatan Realisasi dan Pemantauan Nilai IKPA Tahun 2026 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Selatan di Gedung Keuangan Negara II Makassar, Rabu (7/10/2026).

Dalam rapat tersebut, Awaluddin menggarisbawahi pentingnya koordinasi yang solid antara Korwil dan satker Bawaslu di kabupaten/kota dalam meminimalisasi potensi kendala teknis dalam eksekusi anggaran.

"Pembinaan dan pemantauan pengelolaan anggaran bukan hanya sekedar formalitas. Tetapi, pembinaan betul-betul dilakukan agar seluruh satker mampu mencapai target IKPA dengan predikat sangat baik," tegas Awaluddin.

Guna mewujudkan target tersebut, Bawaslu Sulsel menekankan pentingnya kemitraan strategis dengan Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pembina pembukuan dan perbendaharaan negara di daerah.

Kemitraan ini dinilai menjadi kunci utama dalam menjaga kualitas tata kelola keuangan lembaga pengawas Pemilu.

Awaluddin secara khusus menyampaikan apresiasi tingginya atas perhatian dan pendampingan yang konsisten diberikan oleh Kanwil DJPb Sulsel kepada Bawaslu.

"Kami sangat mengapresiasi perhatian dan kesediaannya untuk memberikan pendampingan kepada kami. Ruang dialog ini penting untuk merumuskan langkah-langkah strategis penyelesaian masalah ketika terjadi hambatan teknis di lapangan," ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa Bawaslu sebagai salah satu instansi pengguna anggaran memerlukan pengawasan dan kontrol bersama agar proses realisasi anggaran berjalan pada jalur yang benar. Pendampingan dari Kementerian Keuangan menjadi bagian penting dalam menjaga akuntabilitas keuangan negara.

Sebagai bentuk komitmen, Awaluddin menegaskan jajarannya akan terus terbuka terhadap evaluasi dan arahan dari Kanwil DJPb Sulsel guna membenahi setiap kekurangan dalam pengelolaan keuangan.

"Kami menyadari bahwa kami butuh banyak tuntunan, arahan, dan pembinaan. Namun kami berjanji akan tetap berusaha sebaik mungkin untuk mengelola anggaran secara transparan dan akuntabel," tuturnya.