Dr. Rahmatunnair : Demokrasi Indonesia Sudah Efektif, Tapi Masih Perlu Dimaknai Secara Substansial

Bone, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dr. Rahmatunnair, M.Ag, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Bone sekaligus akademisi IAIN Bone, menyampaikan pandangannya terkait makna demokrasi. Ia hadir sebagai narasumber dalam kegiatan Rapat Evaluasi Penguatan Pengawas Pemilu yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Bone, di Hotel Helios Watampone, Selasa (28/10/2025).

“Kalau kita mau melihat seberapa efektif penyelenggaraan pemilu di Indonesia, jawabannya sudah efektif. Karena salah satu indikator efektivitas itu adalah partisipasi masyarakat. Dan tahun 2024, partisipasi pemilih kita mencapai 81 persen. Itu luar biasa,” tegasnya saat memulai menyampaikan pandangannya di forum.

Namun, menurutnya, angka partisipasi hanyalah permukaan dari demokrasi. Lebih penting lagi adalah kualitas kesadaran di baliknya.“Kita tidak hanya datang ke TPS karena ikut-ikutan. Tapi karena sadar bahwa suara kita menentukan masa depan bangsa. Itulah demokrasi yang substansial” tuturnya.

Dr. Rahmatunnair juga mengaitkan nilai-nilai demokrasi dengan sejarah dan budaya Nusantara. Ia menjelaskan bahwa jauh sebelum Indonesia merdeka, sistem demokrasi sudah hidup dalam tatanan kerajaan-kerajaan, termasuk di Kerajaan Bone.

“Sebelum kita mengenal istilah demokrasi dari Barat, sesungguhnya nilai-nilai musyawarah, mufakat, dan keadilan sudah lama tumbuh di bumi Nusantara ini. Bahkan sistem kerajaan Bone sejak tahun 1330 sudah mengenal permusyawaratan dalam pengambilan keputusan” jelasnya.

Dalam sesi tersebut, Dr. Rahmatunnair juga menyoroti peran penting Bawaslu sebagai penjaga marwah demokrasi. Menurutnya, keberhasilan pengawasan bukan diukur dari banyaknya pelanggaran yang ditindak, tetapi dari sedikitnya pelanggaran yang terjadi. “Semakin sedikit pelanggaran, semakin efektif pengawasan. Itulah ukuran keberhasilan Bawaslu” ungkapnya.

Ia mendorong agar pendidikan politik tidak hanya digencarkan menjelang Pemilu, tetapi menjadi proses berkelanjutan sepanjang lima tahun. Karena demokrasi harus hidup dalam keseharian masyarakat, bukan hanya di bilik suara.

Di akhir sesi, Dr. Rahmatunnair berpesan pendidikan politik bukan kampanye sesaat. Harus berkelanjutan, melibatkan semua pihak, Bawaslu, KPU, partai politik, tokoh masyarakat, bahkan Kepala Desa. “Demokrasi yang sejati bukan sekadar soal memilih, tapi bagaimana kita menjaga pilihan itu dengan kesadaran, kejujuran, dan tanggung jawab. Karena dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat – itulah inti dari kedaulatan” tutupnya.