Rakhmat Hidayat, Muh. Muksyid, Arif Rahmat, dan Burhanuddin - Kejahatan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah, khususnya politik uang, mengancam integritas demokrasi dan berpotensi mendorong terjadinya korupsi politik. Tulisan ini bertujuan menganalisis efektivitas pemidanaan tindak pidana Pemilu serta merumuskan rekonstruksi pertanggungjawaban pidana yang proporsional berdasarkan posisi, tingkat kesalahan, dan peran pelaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-konseptual melalui kajian peraturan perundang-undangan, teori pemidanaan, dan putusan pengadilan dalam perkara Pemilihan di Sulawesi Selatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemidanaan perlu membedakan pelaku tingkat bawah dengan aktor utama agar tercipta keadilan dan daya cegah yang efektif. Oleh karena itu, ditawarkan dua model, yaitu Mass Level Restorative Justice System bagi pelaku tingkat bawah melalui pendekatan korektif dan edukatif, serta Administrative Criminal Law System bagi aktor utama melalui penguatan sanksi pidana, administratif, politik, dan ekonomi. Upaya tersebut perlu didukung prinsip follow the money, penguatan koordinasi Sentra Gakkumdu, dan pembaruan regulasi agar penegakan hukum mampu menjangkau struktur kejahatan Pemilu secara menyeluruh.
Kata kunci: tindak pidana Pemilu, politik uang, diferensiasi pemidanaan, keadilan restoratif, Sentra Gakkumdu.
Baca Tulisan Selengkapnya di sini :