Bukan Sekadar MoA, Bawaslu Sulsel Gandeng Kampus Rawat Demokrasi

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Penandatanganan naskah perjanjian kerja sama atau Memorandum of Agreement (MoA) antara Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar menjadi momentum untuk memperluas kolaborasi pendidikan, riset, pengabdian kepada masyarakat, hingga pembelajaran praktis mengenai pengawasan pemilu.

Kerja sama tersebut tidak diarahkan sekadar menjadi dokumen formal kelembagaan. Kedua pihak mendorong agar kemitraan dapat diterjemahkan menjadi program konkret yang memberikan manfaat bagi mahasiswa, perguruan tinggi, Bawaslu, dan masyarakat.

Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Sulsel, Dr. Samsuar Saleh, mengatakan pengalaman kerja sama Bawaslu dengan perguruan tinggi sebelumnya menunjukkan bahwa kolaborasi tersebut dapat menghasilkan dampak yang nyata.

Samsuar mencontohkan kerja sama antara Bawaslu, Universitas Hasanuddin, dan Polres Gowa yang pernah menghasilkan pemetaan atau survei politik uang. Hasil pemetaan tersebut kemudian menjadi salah satu bahan untuk melihat tingkat kerawanan pemilu di Kabupaten Gowa.

“Indeks kerawanan pemilu untuk Gowa dari hasil pemetaan itu, jangka panjangnya IKP di Gowa menjadi hijau. Yang tadinya selalu sejak pilkada pertama sampai 2020 itu zona merah selalu,” ujar Samsuar.

Menurutnya, hasil pemetaan tersebut juga pernah dipresentasikan di hadapan Pejabat Utama serta jajaran kepolisian di Kabupaten Gowa untuk menjadi bahan pegangan.

Bagi Samsuar, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi antara lembaga pengawas pemilu, perguruan tinggi dan pemangku kepentingan lainnya dapat menghasilkan pengetahuan yang tidak berhenti di ruang akademik, tetapi dapat digunakan untuk membaca persoalan dan menyusun langkah pencegahan.

“Iya, hasilnya itu dipresentasikan di depan PJU bahkan seluruh Polsek yang ada di Kabupaten Gowa untuk dijadikan pegangan. Dan itu saya pikir sangat bagus untuk ditiru, tergantung tingkat kerawanannya dalam satu kabupaten,” tuturnya.

Dari 54 Karya Tulis hingga Pembelajaran Praktis

Samsuar juga mengungkapkan capaian lain dari kolaborasi Bawaslu dengan lingkungan perguruan tinggi. Melalui kerja sama dengan UIN, pendampingan dalam proses penulisan buku telah menghasilkan sebanyak 54 karya tulis yang kemudian diterbitkan dengan ISBN.

“Dengan kerja sama pihak UIN, Pak Fajar selaku mentor di dalam mengawal pembuatan buku, itu menghasilkan 54 karya tulis. Akhirnya menjadikan Bawaslu menjadi kedua tertinggi se-Indonesia memiliki buku. Sampai terbit ISBN-nya,” ungkapnya.

Pengalaman tersebut, menurut Samsuar, menjadi bukti bahwa kerja sama dengan perguruan tinggi dapat dikembangkan dalam berbagai bentuk, termasuk menghasilkan karya akademik dan dokumentasi kelembagaan.

Dalam konteks kerja sama dengan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar, ruang kolaborasi juga terbuka pada bidang pendidikan dan pembelajaran praktis. Samsuar menyebut mahasiswa telah terlibat dalam diskusi mengenai proses persidangan dan penyelesaian sengketa di Bawaslu, termasuk melalui simulasi.

“Tadi malam juga banyak diskusinya tentang bagaimana prosesi sidang, proses penyelesaian sengketa di Bawaslu. Terus itu disimulasi oleh adik-adik mahasiswa,” katanya.

Ia menilai model pembelajaran tersebut memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa mengenai mekanisme kerja pengawasan dan penyelesaian sengketa pemilu.

Politik Uang Jadi Salah Satu Isu Strategis

Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli, mengatakan penguatan kerja sama dengan kampus memiliki nilai strategis, salah satunya dalam membangun kesadaran mahasiswa terhadap persoalan politik uang.

“Kerja sama ini ada pada dua hal, salah satu isu strategis adalah masalah politik uang. Saya kira memang ada ruang penyadaran,” kata Mardiana.

Menurutnya, kampus memiliki posisi penting karena menjadi ruang bertemunya generasi muda yang tidak hanya berstatus sebagai pemilih, tetapi juga memiliki potensi menjadi relawan, intelektual, penyelenggara pemilu, bahkan peserta pemilu pada masa mendatang.

Mardiana mengatakan dalam dua tahun terakhir Bawaslu Sulsel semakin menyasar lingkungan kampus sebagai bagian dari upaya memperluas pendidikan pengawasan pemilu.

“Memang Bawaslu dalam dua tahun terakhir menyasar kampus, punya bibit intelektual dan bibit volunteer selain juga menjadi pemilih,” ujarnya.

Karena itu, Mardiana berharap kemitraan dengan perguruan tinggi tidak hanya aktif ketika tahapan pemilu berlangsung. Bawaslu, kata dia, siap terlibat dalam kegiatan pendidikan maupun kegiatan informal yang dapat memperluas pemahaman mahasiswa mengenai demokrasi dan pengawasan pemilu.

“Kami dengan senang hati membawakan kuliah. Karena kami merasa bahwa kemitraan ini, ada tidaknya tahapan kita tetap terus bergerak,” jelasnya.

Menurut Mardiana, kesinambungan tersebut penting karena mahasiswa hari ini merupakan bagian dari generasi yang dapat mengambil peran lebih besar dalam demokrasi pada masa mendatang.

“Tidak menutup kemungkinan beberapa tahun ke depan anak-anak, adik-adik kita yang menjadi penyelenggara bahkan mungkin calonnya,” tuturnya.

Ia juga menyebut kegiatan relawan pemilu yang sebelumnya dilaksanakan Bawaslu dapat menjadi salah satu model yang dikembangkan di perguruan tinggi lainnya.

“Jadi kegiatan kemarin itu kegiatan relawan pemilu. Kita mungkin akan ada adopsi serupa di kampus lain yang kita ajak bermitra,” kata Mardiana.

Tak Sekadar Magang

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar, Prof. Dr. Muhaimin Latif, M.Th.I., M.Ed., menyambut baik penguatan hubungan kelembagaan tersebut.

Menurut Muhaimin, kampus dan Bawaslu telah memiliki posisi sebagai mitra strategis. Karena itu, kerja sama yang dibangun diharapkan dapat memberikan pengalaman kepada mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu, bukan hanya mahasiswa yang berkaitan langsung dengan ilmu politik.

“Saya sebenarnya berharap, ke depan mahasiswa yang bisa mendapat pengalaman bukan hanya ilmu politik tapi semua prodi. Kita ada tujuh prodi, enam di antaranya sudah unggul,” ujarnya.

Muhaimin menilai salah satu muara utama dari kerja sama tersebut adalah membangun pendidikan politik bagi mahasiswa.

“Saya kira muaranya ada edukasi politik bagi mahasiswa,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa kerja sama tidak boleh dipersempit hanya pada kegiatan magang. Menurutnya, terdapat ruang yang lebih luas melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.

“Sebelum kita menandatangani MoA, saya mengucapkan terima kasih, kerja sama kita ini tidak hanya sekadar magang, tapi ada tridharma, pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,” ungkap Muhaimin.

Menguatkan Demokrasi dengan Perspektif Keilmuan

Muhaimin menilai Fakultas Ushuluddin memiliki kekhasan dalam memberikan perspektif keagamaan dan profetik dalam pendidikan mahasiswa. Menurutnya, nilai tersebut dapat menjadi bagian dari kontribusi kampus dalam membangun budaya demokrasi yang tidak hanya berorientasi pada pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter.

“Bedanya kita dengan ilmu politik dengan Ushuluddin, kita punya profetik, kenabian, beradab. Orang beradab itu berada di atas orang berilmu,” ujarnya.

Perspektif tersebut dapat menjadi ruang pengayaan dalam kerja sama dengan Bawaslu, termasuk melalui kegiatan pendidikan dan penguatan nilai-nilai demokrasi.

Samsuar sendiri melihat adanya peluang kolaborasi dengan Fakultas Ushuluddin dalam kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di lingkungan Bawaslu. Ia menyebut Bawaslu memiliki program internal yang membuka ruang bagi keterlibatan akademisi maupun mahasiswa dari bidang keagamaan untuk memberikan sesi pencerahan.

“Kami sangat welcome, tadi juga Bu Ketua sudah menyampaikan, karena itu sudah sejalan juga dengan apa yang dilaksanakan oleh Bawaslu,” kata Samsuar.

Dari MoA Menuju Program yang Terukur

Baik Bawaslu Sulsel maupun Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar sepakat bahwa penandatanganan MoA merupakan awal dari kerja sama yang lebih luas.

Muhaimin berharap kemitraan tersebut tidak hanya berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi menghasilkan kegiatan yang konkret, berkelanjutan, dan memiliki ukuran keberhasilan yang jelas.

“Saya harap juga tidak hanya di atas kertas, tapi ada konkret yang bisa berkelanjutan. Bawaslu Mengajar juga semoga bisa terus berlanjut ke depannya, sehingga ada output yang bisa diukur dan berdampak,” tegasnya.

Samsuar pun menilai hubungan antara Bawaslu dan perguruan tinggi selama ini telah memberikan manfaat melalui pertukaran pengetahuan dan pengalaman.

“Alhamdulillah, sampai sejauh ini sangat bermanfaat kerja sama ini dengan UIN, saling mengisi,” ujarnya.

Melalui penguatan kemitraan tersebut, Bawaslu Sulsel dan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar membuka ruang kolaborasi yang lebih luas, mulai dari pendidikan politik, penelitian dan publikasi, pengabdian kepada masyarakat, pendidikan relawan, hingga pembelajaran praktis mengenai pengawasan dan penyelesaian sengketa pemilu.

Bagi Bawaslu, kampus bukan sekadar tempat untuk menyampaikan pengetahuan tentang pemilu, tetapi juga ruang strategis untuk menyiapkan generasi muda yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kesadaran untuk mengambil bagian dalam menjaga kualitas demokrasi.