Irham Ihsan (Ketua Sompung Lolona Cenrana) - Tulisan ini membahas hubungan antara demokrasi, kekuasaan, dan etika kepemimpinan dengan menempatkan filosofi Bugis sebagai perspektif utama. Gagasan vox populi vox dei dikritisi dengan menegaskan bahwa suara rakyat merupakan sumber legitimasi politik, tetapi tidak dapat secara otomatis diposisikan sebagai kebenaran moral. Demokrasi tetap membutuhkan hukum, akal sehat, etika, keadilan, dan nilai kemanusiaan agar legitimasi mayoritas tidak berubah menjadi pembenaran terhadap kesewenang-wenangan. Tulisan ini juga menguraikan dua jebakan dalam kehidupan politik, yakni kultus mayoritas dan kultus pemimpin, yang sama-sama berpotensi membungkam kritik dan menjadikan legitimasi sebagai ukuran kebenaran. Dalam konteks tersebut, kearifan Bugis melalui nilai gau’, lempu’, dan ada tongeng ditawarkan sebagai kompas etis dalam penggunaan kekuasaan, sementara prinsip mali siparappe, rebba sipatokkong menegaskan pentingnya solidaritas dan tanggung jawab bersama dalam kehidupan demokratis. Demokrasi yang sehat, sebagaimana ditekankan dalam tulisan ini, bukan hanya memberikan ruang bagi suara mayoritas, tetapi juga menjamin ruang bagi kelompok yang kalah, kritik, pengawasan, serta pertimbangan keadilan dan kemanusiaan. Pada akhirnya, demokrasi tidak semata-mata diukur dari siapa yang memenangkan pemilihan, melainkan dari bagaimana kekuasaan digunakan setelah mandat rakyat diberikan, dengan tetap menjunjung kejujuran, keadilan, dan kemanusiaan.
Kata kunci: demokrasi, kekuasaan, etika kepemimpinan, filosofi Bugis, gau’, lempu’, ada tongeng, mali siparappe.
Unduh Tulisan Selengkpanya di bawah ini :