Demokrasi yang Renggang: Rohzali Ajak Kader HMI Turun Menjaga Ruang Publik

Bone, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Hadir sebagai narasumber dalam Dialog Dies Natalis (Himpunan Mahasiswa Islam) HMI ke-79 yang digelar di Bunir Cafe, Kamis (5/2/2026), Anggota Bawaslu Bone, Rohzali Putra, menekankan demokrasi tidak boleh dipahami sebatas prosedur lima tahunan. Menurutnya, partisipasi pemilih memang meningkat dari Pemilu ke Pemilu, tapi yang naik adalah kuantitasnya, bukan kualitasnya.

Menurutnya, praktik demokrasi Indonesia masih terlalu prosedural. Rohzali menyinggung berbagai pelanggaran yang terus berulang dari pemilu ke pemilu, mulai dari politik uang hingga persoalan netralitas aparatur. “Ini menunjukkan bahwa demokrasi kita belum sehat secara substansi, meskipun secara prosedur terus diperbaiki” katanya.

Diskusi yang mengangkat tema “Membaca Ulang Arah Demokrasi Indonesia Hari Ini dan Dialektika Peran Kader HMI dalam Ruang Publik” itu berlangsung interaktif. Peserta yang didominasi kader HMI dan mahasiswa aktif merespons gagasan-gagasan yang disampaikan, terutama ketika pembahasan mulai menyentuh realitas demokrasi di tingkat lokal.

Rohzali juga menyoroti lemahnya kultur demokrasi dan partisipasi publik dalam pengawasan. Ia mempertanyakan mengapa banyak dugaan pelanggaran hanya ramai di media sosial, tetapi tidak sampai ke meja pengawas pemilu. “Kalau kita melihat, mendengar, bahkan tahu ada pelanggaran, kenapa tidak pernah sampai dilaporkan ke Bawaslu, ke pengawas desa, atau kecamatan? Ini soal kultur kita yang masih lemah” tegasnya.

Diakhir pemaparannya, Rohzali mengajak kader HMI untuk mengambil peran lebih aktif di ruang publik. Ia menekankan bahwa tantangan terbesar demokrasi hari ini bukan hanya aturan, tetapi budaya berdemokrasi itu sendiri. “Yang paling berat dari demokrasi kita adalah kulturnya yang lemah. Di sinilah kader HMI harus hadir, menjaga, dan memastikan demokrasi tetap punya makna” tutupnya.