Ramadhan dan Fondasi Moral Demokrasi

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone, 19 Februari 2026 - Ada yang berbeda di hari pertama Ramadhan 1447 H. Ketika sebagian orang menanti waktu berbuka dengan obrolan ringan dan aroma takjil, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone justru mengajak publik berhenti sejenak, bukan untuk sekadar menahan lapar, tetapi untuk merenungkan integritas.

Melalui siaran Live TikTok yang dikemas dalam format Konsolidasi Demokrasi, Rohzali Putra Badaruddin Komisioner Bawaslu Bone menggelar Konsolidasi Demokrasi bertajuk “Ramadhan dan Fondasi Moral Demokrasi.” Sebuah diskusi yang tidak berbicara soal teknis pemilu semata, melainkan tentang karakter tentang moralitas yang menjadi fondasi paling dalam dari sistem demokrasi itu sendiri.

Demokrasi kerap dirayakan dalam statistic, persentase partisipasi, perolehan suara, distribusi kursi. Angka-angka itu penting, tetapi tidak cukup. Tingginya partisipasi belum tentu menjamin kebebasan pilihan. Banyak pertanyaan yang jarang diajukan: apakah pilihan itu lahir dari kesadaran, atau dari tekanan ekonomi dan manipulasi informasi?

Di titik inilah Ramadhan hadir sebagai cermin. Puasa mengajarkan bahwa nilai tindakan tidak diukur dari apa yang terlihat, melainkan dari niat dan integritas yang tersembunyi. Prosedur bisa berjalan, tetapi tanpa moralitas, demokrasi hanya menjadi ritual lima tahunan.

Dalam refleksi kebangsaan, Mohammad Hatta pernah menekankan bahwa demokrasi Indonesia harus bertumpu pada tanggung jawab dan keadilan sosial. Demokrasi bukan sekadar suara mayoritas, melainkan kesediaan menjaga kepentingan umum dengan etika.

Namun laporan Democracy Index 2023 dari Economist Intelligence Unit menempatkan Indonesia dalam kategori flawed democracy. Artinya, prosedur berjalan, tetapi budaya politik dan kualitas partisipasi masih menghadapi tantangan.

Krisis integritas, politik uang,  penyalahgunaan jabatan, dan pragmatisme kekuasaan menjadi luka yang belum sepenuhnya sembuh. Demokrasi kehilangan wibawa ketika jabatan tak lagi dipandang sebagai amanah, melainkan sebagai alat akumulasi kepentingan.

Pria yang akrab disapa Bro Ijal juga menyampaikan Puasa adalah latihan self-restraint. Menahan lapar adalah disiplin fisik. Menahan amarah adalah disiplin etika. Menahan diri dari kebohongan adalah fondasi kepercayaan.

Pemikir seperti Bertrand Russell mengingatkan bahwa demokrasi hanya dapat bertahan jika warga dan pemimpinnya memiliki kedewasaan moral untuk mengendalikan ambisi. Tanpa pengendalian diri, demokrasi berubah menjadi arena konflik kepentingan tanpa batas.

Dalam perspektif Jürgen Habermas, legitimasi demokrasi lahir bukan hanya dari pemungutan suara, tetapi dari kualitas komunikasi publik yang jujur dan bebas manipulasi. Integritas adalah syarat utama agar ruang publik tidak berubah menjadi panggung propaganda.

Kegiatan Live menggunakan platfom media sosial seperti Tiktok bukan sekadar agenda seremonial Ramadhan. Ia adalah pesan simbolik bahwa pengawasan demokrasi tidak hanya bekerja di ruang formal, tetapi juga di ruang kesadaran publik.

Refleksi yang disampaikan bukan untuk menyalahkan, melainkan untuk mengingatkan  demokrasi tidak berdiri sendiri. Ia hidup melalui manusia-manusia yang mengisinya. Jika karakter lemah, sistem terbaik pun akan goyah.

Sebagai penutup Bro Ijal mengingatkan Ramadhan dan demokrasi pada akhirnya bertemu di satu titik yang sama pengendalian diri dan tanggung jawab moral.

Ramadhan melatih manusia untuk jujur meski tak diawasi, untuk disiplin meski tak dipuji, dan untuk menahan diri meski memiliki kesempatan. Demokrasi pun menuntut hal yang serupa kejujuran tanpa sorotan, tanggung jawab tanpa tekanan, serta integritas tanpa transaksi.

Jika puasa adalah ujian personal tentang kesetiaan pada nilai, maka demokrasi adalah ujian sosial tentang kesetiaan pada keadilan. Keduanya tidak berdiri pada keramaian, melainkan pada kesadaran.

Maka di hari pertama Ramadhan ini, melalui Konsolidasi Demokrasi yang disiarkan langsung oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone, pesan yang ingin ditegaskan sederhana namun mendasar:
Demokrasi yang kuat tidak hanya lahir dari regulasi yang tegas, tetapi dari karakter yang kokoh.

Ramadhan mengajarkan kita menahan diri. Demokrasi menuntut kita menjaga diri. Dan ketika nilai-nilai Ramadhan hidup dalam praktik demokrasi, maka demokrasi tidak sekadar berjalan ia bermartabat.