Demokrasi Indonesia hari ini berada pada persimpangan yang genting. Secara prosedural, ia tampak berjalan baik: pemilu berlangsung, partai bekerja, dan mekanisme formal terpenuhi. Namun dari sisi moralitas, demokrasi kita mengalami kemerosotan yang tidak bisa lagi dinafikan. Proses politik yang seharusnya menjadi ruang gagasan justru berubah menjadi arena transaksi, sunyi dari integritas, riuh oleh kepentingan.
Kita sedang hidup dalam sebuah ironi besar, Indonesia mengklaim diri sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, tetapi proses politiknya justru menjadi ruang paling transaksional. Demokrasi kita berjalan, tetapi tanpa ruh moral. Hasilnya? Pemimpin terpilih sering bukan yang paling berintegritas, tetapi yang paling kuat secara finansial.
Dalam sistem yang seperti ini, jangan berharap etikabilitas, intelektualitas, atau moralitas menjadi ukuran utama. Ketiganya justru dianggap “BEBAN”, karena tidak dapat dikapitalisasi menjadi suara.
Yang lebih memprihatinkan: praktik amoral ini kadang-kadang ditemukan dalam kontestasi seperti Pemilu atau Pilakda.. Politik uang seolah tidak lagi sekadar pelanggaran, tetapi menjadi “aturan main” yang dianggap normal. Mahar politik, jual-beli rekomendasi, pembiayaan pencalonan yang selangit, semuanya dibiarkan terjadi seolah-olah kita sedang memaklumi demokrasi diatur oleh pasar gelap.
Jika demikian, untuk apa kita mengklaim sebagai negara demokrasi? Demokrasi yang kehilangan nilai tidak berbeda dengan plutokrasi, kekuasaan oleh segelintir orang kaya.