Irham Ihsan (Ketua Sompung Lolona Cenrana) - Dulu kita punya raja. Namun seorang raja, betapapun kuatnya, tidak pernah benar-benar mutlak. Di Kerajaan Bone, misalnya, ada Dewan Ade’ PituE yang berani menegur, bahkan mencopot raja jika ia zalim. Hari ini, kita tidak lagi hidup dalam kerajaan. Kita punya DPR, MPR, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan lembaga negara lainnya. Namun pertanyaannya: adakah yang berani menegur penguasa? Ataukah justru mereka larut dalam lingkaran oligarki yang menyandera demokrasi?
Pertanyaan ini penting, sebab demokrasi kita hari ini lebih sering terasa seperti panggung sandiwara. Rakyat diberi hak lima menit di bilik suara, lalu setelah itu kekuasaan dipegang oleh segelintir elite politik dan pemodal besar. Demokrasi prosedural memang berjalan, tetapi jiwa demokrasi, yakni kedaulatan rakyat lenyap entah ke mana.
Demokrasi Prosedural vs. Demokrasi Substansial
Indonesia kerap disebut sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Kita punya pemilu rutin, parlemen, partai politik, hingga konstitusi yang membagi kekuasaan. Di atas kertas, semuanya terlihat kokoh. Tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan hal yang berbeda: demokrasi kita justru lebih mirip “alam kerajaan”.
Rakyat memang memilih pemimpin dan wakilnya, tetapi setelah itu suara mereka menguap. Semua keputusan penting lahir dari ruang-ruang tertutup, diatur oleh mereka yang menguasai modal dan akses kekuasaan. Rakyat menjadi penonton, sementara panggung politik dipenuhi aktor-aktor elite yang saling berebut kursi.
Secara desain, sistem demokrasi Indonesia tidak buruk. Ada mekanisme checks and balances, pemisahan eksekutif, legislatif, yudikatif, serta pemilu langsung. Tetapi semua itu kerap hanya menjadi simbol, bukan kenyataan. DPR lebih sering tunduk pada kepentingan partai, bukan rakyat. Yudikatif yang seharusnya independen tidak jarang ikut terseret arus politik. Eksekutif yang dipilih rakyat pun bekerja di bawah bayang-bayang oligarki ekonomi.
Catatan Kritis
Ada beberapa catatan kritis dalam tulisan ini, diantaranya:
Pertama, budaya politik kita masih feodal. Pemimpin dipuja layaknya raja kecil, bukan dilihat sebagai pelayan publik. Kritik dianggap ancaman, bukan koreksi.
Kedua, partai politik gagal menjadi sekolah demokrasi. Alih-alih menjadi wadah pendidikan politik rakyat, partai berubah menjadi kendaraan perebutan kursi dan distribusi rente.
Ketiga, biaya politik yang mahal membuat demokrasi disandera oleh pemodal besar. Kampanye, logistik, bahkan pencitraan di media membutuhkan dana yang tidak sedikit. Siapa yang membayar biaya itu? Oligarki. Dan ketika oligarki yang membayar, maka mereka pula yang memungut hasil. Dari sini lahirlah kebijakan yang berpihak pada segelintir elite, bukan pada rakyat banyak.
Lihatlah misalnya pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja yang berlangsung kilat dan penuh kontroversi. Undang-undang yang seharusnya dibahas matang demi kepentingan rakyat justru lebih terlihat sebagai konsesi untuk kepentingan investasi besar. Atau revisi UU KPK yang justru melemahkan lembaga pemberantasan korupsi salah satu gigi penting demokrasi kita atas nama alasan yang sulit diterima publik. Contoh-contoh ini menunjukkan bagaimana suara rakyat sering kalah oleh tekanan oligarki ekonomi dan politik.
Belajar dari Kerajaan Bone
Ironisnya, jika kita menoleh ke sejarah Nusantara, justru dalam sistem kerajaan kita menemukan praktik demokrasi yang lebih sehat. Di Kerajaan Bone, Sulawesi Selatan, ada mekanisme kontrol lewat Dewan Ade’ PituE.
Dewan ini bukan sekadar penasihat, melainkan penjaga kedaulatan rakyat. Seorang raja tidak sah tanpa restu Dewan. Jika ia lalim, Dewan berhak mencabut dukungan bahkan menggantinya. Kekuasaan tidak absolut, sebab raja selalu dalam bayang-bayang pengawasan.
Apa artinya ini? Bahwa demokrasi substansial demokrasi sebagai mekanisme untuk mencegah kekuasaan mutlak justru telah hadir di tengah monarki tradisional. Musyawarah, keseimbangan, dan keberanian menegur penguasa pernah menjadi nilai yang hidup dalam budaya kita.
Indonesia Modern : Lengkap tapi Lumpuh
Sekarang mari kita bandingkan dengan Indonesia modern. Kita punya lembaga negara jauh lebih lengkap dari Dewan Ade’ PituE. Tetapi sayangnya, fungsinya kerap lumpuh.
Alih-alih menjadi pengawas eksekutif, DPR justru sering jadi bagian dari lingkaran kekuasaan. Alih-alih melindungi rakyat, kebijakan yang lahir justru lebih menguntungkan oligarki ekonomi.
Ironis sekali: di sebuah kerajaan adat, rakyat masih punya mekanisme untuk menjaga agar kekuasaan tidak absolut. Sementara dalam demokrasi modern kita, lembaga-lembaga negara justru larut dalam arus kekuasaan dan modal.
Demokrasi yang Kehilangan Jiwa
Kenyataan ini membuat kita perlu jujur : demokrasi Indonesia hari ini masih tersandera oligarki. Rakyat diberi hak lima menit di bilik suara, tetapi setelah itu mereka hanya bisa mengeluh ketika harga naik, ketika tanah digusur untuk proyek infrastruktur, atau ketika sumber daya alam dilego demi kepentingan asing dan konglomerat dalam negeri.
Semua itu adalah akibat dari demokrasi yang kehilangan jiwa. Demokrasi yang berhenti pada prosedur, tetapi gagal mewujudkan kedaulatan rakyat.
Harapan : Demokrasi sebagai Perjuangan
Namun sejarah tidak hanya memberi kita ironi, tetapi juga harapan. Jika sebuah kerajaan adat seperti Bone bisa menghadirkan mekanisme kontrol agar kekuasaan tidak mutlak, mengapa kita yang hidup di era modern tidak bisa?
Kuncinya ada pada perubahan budaya politik, penguatan lembaga, dan pembatasan oligarki. Lebih dari itu, rakyat harus berani menegaskan kembali bahwa pemimpin adalah pelayan, bukan raja.
Demokrasi sejati hanya bisa lahir jika rakyat tidak diam. Jika rakyat berani menuntut haknya. Jika lembaga negara benar-benar berpihak pada kepentingan publik.
Dan akhirnya, pertanyaan terbesar bagi kita semua adalah ini : maukah kita terus membiarkan demokrasi jadi sandiwara, atau berani merebut kembali substansinya?
Jika Bone ratusan tahun lalu bisa menjaga agar kekuasaan tidak absolut, seharusnya kita juga bisa. Demokrasi bukanlah hadiah, melainkan perjuangan. Tanpa perjuangan rakyat, demokrasi hanya akan menjadi “kerajaan modern”: di mana oligarki menjadi raja, dan rakyat hanya penonton yang membayar harga dari setiap keputusan yang dibuat atas nama mereka.