Irham Ihsan (Ketua Sompung Lolona Cenrana) - Menegaskan bahwa problem utama demokrasi Indonesia bukan terletak pada mekanisme pemilihan langsung kepala daerah, melainkan pada rusaknya etika politik dan lemahnya penegakan hukum, sehingga wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada DPRD dinilai sebagai solusi semu yang justru berpotensi memangkas kedaulatan rakyat. Gagasan tersebut, meski dikemas sebagai upaya menekan biaya politik dan mengurangi praktik politik uang, dianggap menyentuh inti paling mendasar dari demokrasi, yakni partisipasi dan akuntabilitas publik. Penulis berargumen bahwa memindahkan hak pilih dari rakyat ke ruang elit berisiko memperkuat transaksi politik tertutup, melahirkan kepala daerah yang lebih loyal kepada partai dan sponsor dibanding kepada rakyat, serta menghidupkan kembali pola kekuasaan elitis pra-reformasi. Dalam perspektif konstitusi, Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat dan kepala daerah dipilih secara demokratis, yang dimaknai tidak sekadar prosedural, tetapi menjamin partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas; bahkan Mahkamah Konstitusi menempatkan pilkada langsung sebagai instrumen penguatan otonomi dan local accountability. Ditinjau dari nilai Islam dan kearifan lokal Bugis, kepemimpinan adalah amanah yang menuntut kejujuran, keteguhan, dan rasa empati, sehingga mekanisme tertutup yang sarat transaksi bertentangan dengan prinsip syura maupun lempu’, getteng, dan siri’ na pacce. Pada akhirnya, penulis menekankan bahwa jika negara ingin memperbaiki demokrasi dan menekan korupsi, yang harus dibenahi adalah sistem pendanaan politik, moral elite, dan penegakan hukum, bukan dengan mengurangi partisipasi rakyat, sebab demokrasi yang sehat mungkin mahal dan melelahkan, tetapi tetap memberi ruang koreksi, sementara demokrasi yang dipangkas justru membuka jalan bagi oligarki yang sunyi dan terstruktur.
Unduh Tulisan Selengkpanya di bawah ini :