Irham Ihsan (Ketua Sompung Lolona Cenrana) - Perjalanan politik Indonesia dari era kerajaan hingga era Reformasi menyisakan satu pertanyaan mendasar mengenai hakikat kedaulatan rakyat di tengah pergantian rezim. Artikel ini mengkaji paradoks demokrasi di Indonesia pasca-Reformasi 1998, di mana pertumbuhan prosedural-administratif tidak dibarengi dengan penguatan substansi demokrasi. Dengan menggunakan pendekatan historis-komparatif, tulisan ini menyoroti bagaimana mekanisme kontrol sosial tradisional—seperti dewan adat Ade PituE di Kerajaan Bone—justru melemah ketika negara modern tumbuh. Sebagai gantinya, dinamika politik kontemporer kini didominasi oleh penguatan oligarki, politik uang, dan konsentrasi modal yang mengikis orientasi ideologis partai politik. Penurunan kualitas demokrasi ini terkonfirmasi melalui indikator internasional yang menempatkan Indonesia dalam kategori partly free, menandakan bahwa pemilu reguler cenderung menjadi kosmetik kekuasaan semata tanpa partisipasi publik yang substansial dalam pengambilan kebijakan. Guna mengatasi degradasi politik ini, artikel ini menegaskan perlunya restorasi moral dan pembenahan kelembagaan yang serius. Demokrasi Indonesia harus dikembalikan pada nilai-nilai dasar, seperti kejujuran, musyawarah, dan keadilan sosial, sebagaimana yang diamanatkan oleh para pendiri bangsa serta kearifan lokal Nusantara, agar demokrasi tidak sekadar menjadi alat prosedural untuk melanggengkan kekuasaan elite.
Unduh Tulisan Selengkpanya di bawah ini :